Akankah Terpidana Korupsi di Aceh Dikenakan Hukuman Potong Tangan?

Seminggu ini, masyarakat Aceh dikejutkan oleh berita tertangkapnya dua kepala daerah di Aceh yaitu gubernur Irwandi Yusuf dan bupati Bener Meriah, Ahmadi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap alokasi dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Kabar ini tersebar begitu cepat tidak hanya di Serambi Mekkah, tapi di se-antero Indonesia termasuk warganet yang beramai-ramai memberikan komentar dan pendapatnya baik yang masih bisa diterima sampai yang bikin geleng kepala.

Sebagai anak Aceh, saya merasa cukup miris, tergelitik dan terpanggil untuk ‘meluruskan’ pemahaman keliru yang beredar. Di antaranya adalah pertanyaan seperti—akankah kasus-kasus yang berkaitan dengan suap, pencurian, maupun korupsi di Aceh akan dikenakan hukuman potong tangan seperti yang diatur dalam hukum Islam? Jawabannya adalah tidak! Sebabnya adalah undang-undang ataupun pasal yang mengatur tentang itu tidak ada alias tidak di atur di dalam Qanun (Undang-undang setingkat Perda) manapun di Aceh.

Sejauh yang saya baca, memang wacana untuk membuatnya sudah ada, tetapi sepertinya akan sangat sulit untuk diwujudkan. Ide untuk membuat hukum di Aceh sama keseluruhannya seperti hukum Islam yang bersumber langsung dari Al-quran dan Hadits—seperti hukum negara Saudi Arabia dimana terpidana pencurian dikenakan hukuman potong tangan dan terpidana pembunuhan dikenakan hukuman potong leher—agaknya mustahil untuk diterapkan. Ini disebabkan oleh hal paling dasar yang dianut oleh Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945—bukannya kepada Al-qur’an dan Hadits. Walaupun untuk daerah Aceh, ada beberapa aturan yang merunut kepada Al-Quran dan Hadits.

Pertanyaan dan tudingan yang tidak kalah keliru lainnya ialah—kenapa sepertinya penerapan syariat Islam di Aceh pilih-pilih dan tidak menyeluruh ke semua bidang?

Jawaban yang pertama adalah karena konstitusi Republik Indonesia tidak memungkinkan provinsi Aceh untuk menerapkan Hukum Islam secara menyeluruh sesuai dengan Al Qur’an dan Hadits. Satu hal yang harus dipahami adalah hukum pidana islam—yang lebih dikenal dengan hukum syariah—yang sedang diterapkan di Aceh sekarang itu sudah melalui pembahasan, rancangan, serta diskusi panjang dan komprehensif untuk di positivisasi (dijadikan sebagai hukum positif/hukum yang berlaku sekarang) sebagai aturan, sesuai prosedur perundang-undangan di Indonesia. Jadi, asumsi yang mengatakan kalau penerapan syariat Islam di Aceh itu setengah-setengah tidak tepat karena pemerintah dan masyarakat Aceh hanya boleh menerapkan semua hukum yang telah diundangkan secara konstitusional.

Untuk mencari referensi lebih lanjut, saya bertanya ke Valdi, seorang teman yang akan melanjutkan kuliah pasca sarjananya di bidang hukum di Inggris.

Katanya, Provinsi Aceh memang memiliki beberapa kewenangan khusus untuk mengatur daerahnya sendiri melalui UU No. 44/1999 tentang Daerah Keistimewaan Aceh dan diperkuat dengan UU No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Namun, segala peraturan yang ada di dalam qanun itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan dan penerapan peraturan secara nasional. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum lex superiori derogate lex inferiori, yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mendahului peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Mengenai kasus suap di Aceh yang sedang ramai diperbincangkan, untuk sekarang para penegak hukum akan mengacu pada UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto UU No. 20/2001. Ini berbeda dengan kasus mesum, zina, miras dan lainnya yang aturannya akan merunut pada Qanun Jinayah No.6/2014—yang jika terbukti akan dikenakan hukuman cambuk.

Soal yang sama saya tanyakan ke Zacky—mahasiswa hukum Unpad Bandung—yang balik bertanya pilih-pilih yang saya maksud ini apa. Karena kosakata pilih-pilih itu terdengar ambigu menurutnya. Pilih-pilih di sini maksudnya adalah kenapa hukum syariat di Aceh kok sepertinya hanya di ranah-ranah tertentu saja.

Menurut Zacky, Secara umum, masalah yang ada di tengah masyarakat itu adalah masalah sosialnya. Dan permasalahan sosial itu sendiri beda-beda di setiap daerah tergantung persepsi yang lahir—baik itu dari agama, adat istiadat, serta pergaulan. Disini ia tidak menyebutkan kata budaya karena budaya itu cukup sulit untuk dideskripsikan. Makanya ia lebih memilih menggunakan kata pergaulan. Dan pergaulan itu kembali lagi ke pribadi masing-masing.
Ketika saya bertanya apakah yang diatur dalam syariat Islam di Aceh hanyalah masalah sosial saja. Zacky membenarkan dengan mengatakan bahwa masalah sosial itu masuk ke ranah adat istiadat dan agama. Dan itu hanya berlaku di Aceh sebagai kekhususan berdasarkan UU no 44 tahun 1999. Hal senada seperti yang disebutkan Valdi di atas juga dijelaskan oleh Zacky. Suatu aturan yang telah di atur di undang undang, tidak boleh diatur kembali. Jika qanun bertentangan dengannya, maka itu akan diuji di Mahkamah Agung Indonesia.

Jujur saja saya sebenarnya cukup insecure menulis masalah ini karena merasa tidak punya pemahaman dan latar belakang yang bersinggungan. Apalagi kayanya sedikit saja salah menjawab akan diserang habis-habisan. Tapi itu kan bukan alasan ya untuk tidak menulis dan memaparkan fakta yang ada, terutama karena ini menyangkut identitas di dalam diri saya—Aceh dan Islam. Jawaban-jawaban dari mereka yang membidangi ini juga bikin saya takjub dan sempat mikir kenapa dulu saya ngga kuliah hukum saja ya? Because everything sounds so complex but at the same time sounds so cool xD haha..

Untuk kasus yang sedang berlangsung, sebagai warga negara biasa, saya berharap semuanya berlangsung lancar, benar dan adil. Tentang hukum syariah sendiri, saya pribadi berharap pihak-pihak terkait bisa lebih mensosialisasikan tentangnya dalam bahasa yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat awam dan kitanya juga lebih mau mempelajarinya. Tidak bisa dipungkiri, topik ini bukanlah perbincangan favorit terutama di kalangan anak muda kecuali ketika sedang viral seperti saat ini.

Menulis tentang ini juga adalah bentuk jawaban saya yang berulang kali ditanya apakah Aceh aman untuk dikunjungi dan apakah semerta-merta akan dicambuk saja? No! Of course not! Seperti yang sudah terpapar di atas, ada undang-undang dan aturan yang berlaku yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Kita di sini baik-baik saja kok, rajin ngopi-ngopi syantik dan main kaya orang lainnya. Sini main-main ke Aceh untuk menemukan seberapa hangatnya masyarakat Aceh menyambut tamu yang datang ^^

Cheers ~